Tesis

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) JENJANG SMP DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

Authors

Abstract

Permasalahan terkait Program Indonesia Pintar Tahun 2022 yang masih terjadi yaitu masih banyak warga miskin yang belum terdaftar sebagai penerima PIP, pendistribusian dan pencairan dana PIP yang bermasalah, belum tepatnya penggunaan dana PIP. Berbagai masalah tersebut ditemui di berbagai wilayah Kabuapten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneiti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi Hasil Penelitian Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sudah melaksanakan perannya dalam pelaksanaan PIP yang mengacu kepada ketentuan pusat dalam Persesjen nomor 14 Tahun 2022, peran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dalam Pelaksanaan PIP tersebut diantaranya; membuat penganggaran kegiatan sosialisasi tahunan, pembentukan Tim Pengelola PIP Dinas Pendidikan, membuat simpul-simpul pelayanan informasi terkait dengan pelaksanaan PIP dan melakukan monitoring namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang dikemukakan, maka dari hasil penelitian ini peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:
1. Harus adanya penangungjawab wilayah per kecamatan terkait keabsahan data calon penerima PIP SMP yang sesuai dengan kriteria pada Persesjen Nomor 14 Tahun 2022
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi harus menambah anggaran dan sumber daya manusia agar dapat memaksimalkan perannya dalam pelaksanaan PIP Jenjang SMP dalam melakukan Sosialisasi dan Koordinasi serta membuat wadah koordinasi dengan Dinas-dinas terkait yang memang mendukung terhadap Pelaksanaan PIP SMP, yang diprakarsai langsung oleh Kepala Dinasnya masing-masing bahkan harus samapai kepada Kepala Daerah Kabupaten Bekasi..
3. Perlu ditambahnya link-link konsultasi serta tim PIP Dinas Pendidikan dalam pelayanan Pengaduan permasalahan PIP dari masyarakat sehingga bisa dengan cepat memberikan penyelesaian .
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi harus membuat program pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PIP Jenjang SMP secara rutin.
5. Harus adanya Tim Advokasi bantuan hukum yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang bisa membantu penanganan masalah-masalah hukum dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat SMP.

Additional Information

Tesis Magister Ilmu Pemerintahan